Predikat kota pelajar yang disandang oleh Kabupaten Jember dengan adanya keberadaan perguruan tinggi baik negeri maupun sawasta memunculkan dampak maraknya rumah pemondokan atau rumah kos. Selain hal ini merupakan peluang bisnis tersendiri bagi pemilik rumah kos yang mendatangkan keuntungan tidak sedikit dengan menyewakan kamar kepada para mahasiswa pendatang dari luar Jember, rumah kos juga bisa berdampak negatif bila tersebut disalah gunakan untuk melakukan hubungan seks bebas (sex in the kos). Menyikapi maraknya fenomena rumah pemondokan atau rumah kos yang banyak bermunculan di kawasan kampus dan mengantisipati kerawananan penyalahgunaan fungsi , maka Pemkab Jember merasa perlu menerbitkan peraturan daerah (Perda) yang mengatur rumah pemondokan.

Tudingan bahwa UPT Parkir Dinas Perhubungan Pemkab Jember melakukan pungutan yakni dengan mewajibkan setoran harian Rp.3000 kepada juru parkir (jukir), mendapat bantahan dari Kepala UPT Parkir Dinas Perhubungan Pemkab Jember Edi Hariyanto. Menurutnya anggapan salah tersebut karena ketidak mengertian jukir dalam memahami apa yang ia sampaikan kepada para jukir saat melaksanakan apel besar beberapa waktu lalu di kantornya dengan dihadiri perwakilan dari Polres Jember dan dinas perhubungan, dalam apel tersebut Edi minta kepada jukir untuk memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa restibusi parkir kendaraan dari luar kota sebesar Rp.3000, para jukir sendiri pada saat itu langsung menyatakan kesanggupannya.